Masalah-Masalah Pertanian Menurut Petani

Petani dan keluarganya adalah kelompok masyarakat yang paling berperan dalam memproduksi pangan. Ironisnya, petani juga adalah konsumen pangan terbesar. Sehingga krisis harga pangan yang banyak dipengaruhi oleh spekulasi harga di tingkat internasional ikut berimbas pada sebagian besar masyarakat Indonesia dan keluarga petani.

Karena itu, sembilan organisasi tani berkumpul dalam ‘Forum Konsultasi Nasional Petani Indonesia’ untuk mendiskusikan upaya mencegah krisis pangan dan membangun kapasitas petani. Forum konsultasi tersebut diadakan selama dua hari pada 10-11 Agustus 2011 lalu. Pada hari kedua, forum yang diorganisir oleh tiga organisasi tani yaitu Aliansi Petani Indonesia (API), Wahana Masyarakat Tani (Wamti), dan SPI (Serikat Petani Indonesia), mengundang Menteri Pertanian, Suswono untuk berdialog dengan mereka.

Forum juga dihadiri oleh perwakilan kelompok tani lain, seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan), STPN HPS (Serikat Tani Peringatan Hari Pangan Sedunia). Menteri Pertanian, Suswono dalam sambutannya mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung dan berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Mengingat perannya yang strategis, seharusnya sektor ini harus diperhatikan. Mengenai krisis pangan, Menpan mengatakan, masalah ini telah didiskusikan di berbagai forum internasional, namun tren kelaparan justru meningkat.

Suswono mengatakan, distribusi atau akses masyarakat atas pangan adalah salah satu masalah untuk menangani kelaparan. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mencanangkan empat target sukses, tercapainya swasembada dan swasembada yang berkelanjutan; diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah dan daya saing; dan peningkatan kesejahteraan petani.

Suswono menyampaikan bahwa Kementan mendukung kemandirian pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan di dalam negeri. Forum kemudian mendengarkan pernyataan-pernyataan petani, hasil perumusan para peserta Forum Konsultasi, yang dibacakan oleh tiga orang yaitu Agusdin Pulungan dari Wamti, M. Nurrudin dari API, dan Henry Saragih dari SPI secara bergantian.

Dalam pernyataannya, organisasi tani meminta supaya pelibatan berbagai organisasi tani (khususnya) dalam perencanaan program-program pertanian. Dalam masalah peraturan perundangan, forum menyerukan pentingnya meninjau kembali berbagai undang-undang dan peraturan yang dinilainya tidak ramah dengan petani. Beberapa di antaranya adalah UU No. 18/2004 tentang Perkebunan;  UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, berbagai peraturan pemerintah tentang impor dan rendahnya tarif impor berbagai produk pertanian, dan berbagai kebijakan yang cenderung mendorong pengusaha besar dan perlunya reforma agraria yang berpihak pada petani.

Rekomendasi lain yang disampaikan kepada Menteri Pertanian, Suswono, adalah meminta dengan segera implementasi UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, menyelesaikan revisi UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Forum organisasi tani juga menyoroti minimnya akses petani pada penyuluh pertanian yang baik, menyusutnya lahan pertanian untuk petani dan generasi muda, keluhan distribusi bantuan yang mengarah pada kelompok tani tertentu.

Diskusi yang dihadiri juga oleh beberapa organisasi kemasyarakatan, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Rohahurmuzy, perwakilan dari kementerian koordinator perekonomian, Bulog (Badan urusan logistik),  perwakilan dari Badan Pangan PBB (FAO – Food and Agriculture Organization) Agus Heriyanto, dan perwakilan dari IFAD (Dana internasional untuk pembangunan pertanian).

Sumber

Blog Ini Didukung Oleh :

Read more > Masalah-Masalah Pertanian Menurut Petani

Dirintis Sekolah Peternakan Rakyat

Dinas Peternakan (Disnak) Sumsel bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengadakan program sekolah peternakan rakyat (SPR). Melalui program ini, ditarget 900 ekor sapi dilahirkan dalam waktu satu tahun dari daerah sasaran. Program ini diadakan guna mengatasi masalah kelangkaan daging sapi di Sumsel. Guru Besar IPB, Prof Dr Mulatno didampingi Kadisnak Sumsel Ir Asrillazi Rasyid mengatakan, dalam program itu pihaknya menerapkan rumus 1.000, 100, 10, 1,  yang berarti nantinya minimal disiapkan 1.000 ekor sapi betina produktif,  maksimal 100 sapi pejantan, 10 strategi. dan 1 visi.

Dengan memaksa 1.000 sapi betina berkumpul dalam satu “manajemen” dan kemungkinan akan melibatkan sekitar 200 peternak sapi. Pihaknya kemudian mentransfer teknologi serta ilmu peternakan kepada setiap peternak bagaimana meningkatkan populasi sapi yang ada saat ini. Adapun 10 strategi yang akan diterapkan, di antaranya program populasi berencana, peningkatan kinerja reproduksi, pengendalian dan pencegahan penyakit, peningkatan kualitas pakan dan optimalisasi lahan. “Dari sekitar 160 ribu meter persegi lahan yang ada, 70 persen masih tak terpakai. Di sana akan kita tanami pakan-pakan berkualitas,” ujar Mulatno.

Strategi lainnya, mengubah limbah pertanian menjadi pakan bergizi, menerapkan program kemuliaan ternak, pemantapan produktivitas ternak, dan manajemen pengelolaan ternak. “Nantinya, mereka (para peternak) diorganisir dan akan dibuat perusahaan sapi secara kolektif. Akan ada juga dewan pewakilan pemilik ternak dalam kelompok itu,” bebernya. Meski dibentuk suatu sekolah, namun pada dasarnya para peternak tetap dapat menempatkan ternaknya di rumah masing-masing. Bedanya, mereka akan diberikan pakan berkualitas tinggi. Yang jelas, para peternak akan diberikan ilmu peternakan sehingga mereka bersemangat untuk sekolah.

“Kita tak membangun secara fisik, namun yang kita berikan berupa transfer teknologi kepada mereka agar mereka dapat berbisnis secara kolektif lewat SPR itu,” tutur Mulatno. Ia memprediksi, dalam kurun waktu satu tahun, sistem yang dibangun sudah dapat berjalan dan tahun kedua tinggal pemantapan. Tahun ini, program tersebut akan dilaksanakan pada tiga daerah yakni  Banyuasin, Muba, dan OKI. “Ini merupakan program skala nasional dan Sumsel yang pertama kali menerapkannya,” jelasnya. Program ini juga akan terus dikembangkan di kabupaten lainnya bahkan hingga ke luar Sumsel.

Peran pemerintah, memberikan bantuan berupa unit layanan kesehatan hewan yang dapat dijadikan pusat kesehatan bagi ternak-ternak yang ada. Sementara itu, promotor program SPR, Rusli menambahkan, Sumsel menjadi daerah pertama yang akan mengimplementasikan SPR di Indonesia. “Pemerintah Sumsel benar-benar aktif dalam memajukan pembangunan, khususnya di bidang peternakan,” cetusnya.

Kadisnak Sumsel, Ir Asrillazi Rasyid mengatakan, suatu kebanggaan Sumsel jadi pionir program SPR ini. Semula tiga daerah pertama yang dipilih yakni Banyuasin, Muba dan Ogan Ilir. ”Tapi karena Ogan Ilir belum siap, kita alihkan ke OKI. Tahun depan, akan ditambah delapan daerah lagi menjadi 11 kabupaten/kota,” katanya. Tak hanya SPR, Sumsel juga akan membangun rumah sakit khusus hewan. Ini untuk mendukung berdirinya fakultas kedokteran hewan di Sumsel. Lahan untuk rumah sakit hewan ini di kawasan Km 5. ”Sudah disiapkan dana awalnya Rp6 miliar. Kita akan bangun juga laboratorium kesehatan hewan,” tukas Asrillazi

Sumber

Blog Ini Didukung Oleh :

Read more > Dirintis Sekolah Peternakan Rakyat

Pendidikan Pertanian Belum Fokus

Julukan Indonesia sebagai negara agraris bukanlah jaminan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Bahkan pada bidang komoditi pangan pokok, Indonesia masih harus impor dari negara lain. Rektor Institut Pertanian (Instiper) Yogyakarta Dr Purwadi Ms menilai persoalan pangan yang masih menjadi kendala di Indonesia, disebabkan sistem pendidikan yang belum memunculkan pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan. Meskipun pada kenyataannya terdapat sejumlah perguruan tinggi yang memiliki fakultas di bidang pertanian.
”Saya khawatir mereka yang kuliah di perguruan tinggi negeri masih berpikiran pada orientasi pangan, karena kompentensinya masih mengekor pada program pemerintah,” jelas Purwadi, di Instiper, Rabu 16 Januari 2013. Menurut Purwadi, fakultas pertanian yang ada saat ini masih belum fokus pada satu kompetensi tertentu. Karena pendidikan pertanian yang diajarkan masih bersifat umum. Seharusnya, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berani mendorong fakultas pertanian di daerah, untuk fokus dalam pengelolaan potensi daerah.

"Seperti contohnya, bila Sumatera kaya akan karet, kopi dan tebu seharusnya di perguran tinggi di sana fokus pada pengembangan produk lokal daerah. Atau yang di Sulawesi belajar soal kakao,” ujarnya. Menurut Purwadi, seandainya Indonesia berani melakukan reposisi tersebut maka hasil sumber daya alam luar biasa tersebut tidak akan terkejar oleh negara lain. Dengan kondisi sumber daya alam yang ada sekarang, pria asal Magetan ini yakin, Indonesia mampu mengendalikan bahan pangan berbasis pertanian yang ada di dunia.

”Seharusnya Indonesia bisa mengendalikan bila faktor-faktor produksinya dikelola dengan baik. Indonesia kan salah satu negara penghasil kelapa sawit dan kakau terbesar di Indonesia,” jelasnya.  Diungkapkan Purwadi, dahulu Vietnam banyak belajar tentang pertanian kopi dari Indonesia. Sekarang, justru produksi vietnam di atas Indonesia. Ini karena Vietnam cukup fokus meningkatkan produksi kopi yang di dukung hasil riset dari perguruan tinggi.

Di Instiper sendiri, Purwadi menerangkan, sudah melakukan pengembangan pendidikan berdasarkan kompetensi tertentu, yakni perkebunan kelapa sawit. Prodi-prodi yang diselenggarakan pun berkaitan dengan kelapa sawit. ”Daya serap lulusan sangat cepat. Ini dibuktikan setelah ujian akhir banyak mahasiswa Instiper yang sudah bekerja di industri-industri kelapa sawit,” terangnya.

Karenanya, Purwadi mendorong kepada perguruan tinggi lain untuk menyelesaikan persoalan pertanian bersama-sama. ”Kami tidak merasa takut tersaingi. Di bidang perkebunan sawit saja kami menguasai,” ujarnya.

Sumber

Blog Ini Didukung Oleh :

Read more > Pendidikan Pertanian Belum Fokus

Tingkatkan Produksi melalui Pelatihan Pengendalian Hama Penyakit

Hama dan penyakit tanaman padi merupakan faktor yang sangat penting dan dapat mempengaruhi usaha meningkatkan produksi tanaman, sehingga upaya mengendalikan hama dan penyakit perlu ditingkatkan. Hal inipun telah menjadi perhatian nasional sehingga usaha pengendalian hama dan penyakit dimasukkan sebagai salah satu dari program panca usaha dalam budidaya tanaman, yang empat usaha tani lainnya seperti penggunaan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pengairan yang baik dan pemupukan yang seimbang.
Penegasan tersebut dikemukakan Kepala BP2KP Kabupaten Cilacap, Sudjiman, SP, MP,ketika membuka Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit di desa Nusawungu Kecamatan Nusawungu, (Senin, 15 Pril 2013.), “Pelatihan ini saya kira dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan surplus beras 380 ribu ton di Kabupaten Cilacap, sekaligus memberikan kontrobusi pada target pencapaian surplus sebesar 10 juta ton pada tahun 2014/2015 secara nasional”, jelas Sudjiman

Melalui peyampaian materi penyuluhan baik teori maupun praktek, para peserta yang terdiri dari 20 orang perwakilan regu pengendali hama pada setiap desa di wilayah Kecmatan Nusawungu ini, diminta dapat menerapkan dan memberikan contoh upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman padi secara hayati/alami, maupun kimiawi, sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang mereka susun. "Jadi saya kepingin kalau petani mampu melakukan pengendalian hama dan penyakit dengan baik dan ramah lingkungan,maka secara tidak langsung akan menaikkan posisi tawar petani karena memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, “ aku Sudjiman

Sudjiman SP MP menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan Kabupaten Cilacap yang meliputi penguatan kelembagaan petani, peningkatan SDM, penigkatan Sarana prasarana penyuluhan dan penyempurnaan stratregi dan metode penyuluhan.

Sementara dalam pelatihan yang berlngsung selama 2 (dua) hari ini, menghadirkan narasumber dari Tim Pengendali Hama dan Penyakit Propinsi Jawa Tengah di wilayah kerja Kabupaten Cilacap dan Kelompok Jabatan Fungsional-KJF BPKP Kabupaten Cilacap. Sedangkan materi yang disajikan berupa Kebijakan Penyelenggaraan Penyuluhan oleh Kabid Peyelenggaraan Penyuluhan Enny Susiyanti, SPd.MM, Pengenalan Hama Penyakit Tanaman Padi, Pengendalian Hama Penyakit secara alami/hayati, Mekanis dan Kiminawi serta Pembuatan Pestisida hayati dan Praktek pembuatab PGPR oleh Tim PHP yang terdiri dari Ratin, SP, Dwi Yanta, SP dan Akhirul Shaleh, SP. Disamping materi lainnya yang berupa Pengelolaan Tanaman Terpadu dan Rencana Tindak Lanjut disampaikan oleh KJF BP2KP Kabupaten Cilacap, Ir. Sudarno Akhmadi.

Sumber

Blog Ini Didukung Oleh :

Read more > Tingkatkan Produksi melalui Pelatihan Pengendalian Hama Penyakit